PELANGGARAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NO 14.TAHUN 2008

PELANGGARAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NO 14.TAHUN 2008

PELANGGARAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NO 14.TAHUN 2008

Berita di http: //portalkriminal.com/index.php tepatnya pada Selasa 19 April 2011

Kepala bagian Keuangan Pemkot Medan T. Ahmad Sofya dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh LSM Basis Demokrasi. Karena Kepala bagian Keuangan Pemkot Medan dianggap melanggar dalam ketentuan UU mengenai Keterbukaan Informasi Publik dalam salinan APBD Kota Medan tahun 2010 tidak ditanggapi oleh Pemkot Medan. Hal ini jelas melanggaran ketentuan mengenai UU KIP memberi jaminan terbukanya akses informasi bagi masyarakat terhadap badan publik yang mendapat alokasi dana dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), bantuan luar negeri, dan dari himpunan dana masyarakat.

 

Dalam hal ini perpustakaan adalah

lembaga publik dalam ranah pendidikan dan memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pelayanan jasa koleksinya. Seseorang yang berprofesi Pustakawan memiliki kode Etika Pustakawan IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia) sebagai pedoman dalam bekerja. Bahwa seorang pustakawan memiliki kewajiban kepada organisasi (tempatnya bernaung) dan profesi, Pustakawan harus menjaga ucapan dan tingkah lakunya yag dapat merugikan organisasi dan proesi pustakawan. Perpustakaan pun merupakan tempat utuk menyimpan dan menyebar luaskan pengetahuan dan perpustakan terbuka bagi siapa saja.

Hal ini berarti Perpustakaan sebagai lembaga pelayanan jasa

harus mengimplementasikan UU KIP No. 14 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat secara proaktif. Pengimplementasian UU KIP No. 14 tahun 2008 ini dialkukan melalui pemanfaatan fasilitas TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk meyebarluaskan informasi yang erkaitan dengan bidang kepustakaanyang menjadi kewenangan perpustakaan. Sebelum melakukan aktifitas penyebaran informasi seorang pustakawan atau ahli informasi menerapkan kode etiknya yaitu memilah secara lebih dalam mengenai penyajian kelayakan kandungan informasi. Seperti infformasi tidak boleh membahayakn keselamatn dan kehidupan; informasi pun tidak boleh dalam bentuk rahasia pribadi dari user; Informasi tidak boleh merugikan salah satu pihak; Informasi juga harus valid serta dapat dipertanggung jawabkan dan Informasi tidak boleh merusak nilai moral.

 

Dalam UU KIP No. 14 tahun 2008

ini sudah cukup menjelaskan bahwa informasi dapat diakses oleh masyarakat luas dengan berprinsip pada kaidah masing-masing badan publik (menyangkut informasi mana yang dapat diakses dan tidak dapat diakses). Dalam hal ini pun sudah cukup jelas mengenai kedudukan dan peran dari Perpustakaan seta seorang pustakawan yang harus selalu menyadari taggung jawab yag diberikannya dalam pelayanan informasi yang layak bagi pengguna. Seorag pustakawa pun harus benar-benar menjungjung tinggi etika dalm berperilaku serta dalam ucapannya sehinggan pustakawan dapat menyajikan informasi yang akurat, transparan, bertanggung jawab tanpa merugikan salah satu pihak manapun.

Sumber : https://pengajar.co.id/

You Might Also Like